Marketplace – Berita Terkini Marketplace, Saham, Reksadana – CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan amanat untuk mencapai goal dividen tahun 2025 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Berdasarkan keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR, goal dividen tahun depan sebesar Rp 90 triliun.
Meskipun goal dividen tahun 2025 tidak diimbangi dengan kenaikan pagu anggaran, Kementerian BUMN akan tetap berupaya memenuhi hal tersebut. Adapun pagu anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 277 miliar turun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 284 miliar.
Sejauh ini general kontribusi perusahaan pelat merah kepada negara sepanjang 2020 hingga 2023 mencapai Rp 1.940 triliun. Pajak berkontribusi Rp 1.391,4 triliun, PNPB dan lainnya RP 354,2 triliun, lalu dividen Rp 194,4 triliun.
Ekonom senior Fauzi Ichsan mengatakan, untuk mencapai goal dividen BUMN yang sebesar Rp 90 triliun, salah satunya dapat dilakukan dengan melanjutkan berbagai restrukturisasi dan holdingisasi.
Sebagaimana diketahui, dalam lima tahun terakhir Kementerian BUMN terbilang agresif menurunkan jumlah pelat merah. Hal ini dilakukan dengan cara holdingisasi, klasterisasi, hingga merger.
Sebut saja Maintaining Extremely Mikro. Pembentukan Maintaining Extremely Mikro (UMi) pada 13 September 2021 menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat layanan keuangan bagi segmen extremely mikro. Pembentukan Maintaining UMi ini ditandai dengan penandatanganan Akta Inbreng Saham Pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara dengan BRI selaku induk conserving.
Sejak resmi berdiri pada 13 September 2021, Maintaining Extremely Mikro yang terdiri dari PT Financial institution Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi pelaku UMKM, utamanya segmen extremely mikro.
Melalui sinergi yang kuat antara BRI, Pegadaian, dan PNM, ekosistem Extremely Mikro telah melayani lebih dari 176 juta nasabah simpanan dan 36,1 juta nasabah pinjaman/debitur dengan general penyaluran pembiayaan yang mencapai lebih dari Rp622,3 triliun
Selain itu, klasterisasi perbankan yang ditandai dengan merger tiga financial institution syariah milik Himbara (Himpunan Financial institution Milik Negara) menjadi PT Financial institution Syariah Indonesia Tbk (BSI). Tak hanya itu Indonesia juga kini memiliki PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang merupakan gabungan dari empat BUMN kepelabuhanan yakni PT Pelabuhan Indonesia I, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia III dan PT Pelabuhan Indonesia IV.. Terbaru ada PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) yang merupakan peleburan dari PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.
Klasterisasi dengan pembentukan subholding juga dilakukan BUMN. Paling baru pada akhir tahun lalu, Maintaining Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengumumkan penggabungan 13 perusahaan di bawah Maintaining Perkebunan Nusantara, menjadi dua subholding, yakni PTPN IV atau PalmCo dan PTPN I atau SupportingCo. Subholding PTPN IV atau PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai surviving entity dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. Sedangkan Subholding PTPN I atau SupportingCo dibentuk melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. Sebelumnya PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga telah melaksanakan hal serupa.
Sebelumnya pemerintah juga telah meresmikan Maintaining Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID), Maintaining Jasa Survei (IDSurvey), Maintaining Farmasi (BioFarma), Maintaining Spesialis Transformasi dan Investasi (Danareksa), Maintaining Pertahanan (Protect ID), Maintaining Perkebunan (PTPN), lalu Maintaining Pariwisata dan Pendukung (InJourney).
Adapun setoran ke negara dalam bentuk dividen dari perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi lebih dari 70% terhadap realisasi dividen hingga Agustus 2024.
Fauzi memaparkan bahwa dengan asumsi pertumbuhan riil ekonomi 5% dan inflasi 3% consistent with tahun, pertumbuhan ekonomi nominal sekitar 8%. Artinya dalam keadaan commonplace, laba dan dividen korporasi teorinya bisa tumbuh 8%.
Namun beberapa BUMN strategis mengemban penugasan sosial, yang di banyak negara merupakan program belanja Pemerintah. “Artinya, tidak semua BUMN bisa bebas memiliki goal komersial dan menggenjot laba sesuai pertumbuhan ekonomi,” ujarnya saat dihubungi oleh CNBC Indonesia.
Melalui holdingisasi, perusahaan induk bisa menerapkan ke anak-anak perusahaannya beberapa langkah efisiensi yang dapat memangkas biaya dan mendongkrak pendapatan. Pada akhirnya hal ini akan berkontribusi positif terhadap penerimaan APBN.
(Romys Binekasri/mkh)
Subsequent Article
BUMN Ini Sulap Rugi Jadi Untung