Blinken Terbang ke Haiti dan Republik Dominika

Voice of The usa

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken siap melakukan perjalanan ke Haiti dan Republik Dominika pada Kamis (5/9), menandai kunjungan pertamanya ke kedua negara Karibia tersebut sebagai diplomat utama AS.

Kunjungan Blinken ke Port-au-Prince menggarisbawahi dukungan AS untuk Haiti, dengan bantuan kemanusiaan tambahan yang diharapkan ketika negara tersebut bergulat dengan kekerasan geng atau kelompok kriminal. Sementara itu, kunjungannya ke Santo Domingo merupakan kelanjutan dari dimulainya masa jabatan kedua Presiden Republik Dominika Luis Abinader pada pertengahan Agustus.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan kepada wartawan pada Rabu (4/9) bahwa Amerika Serikat memprioritaskan upaya bersama mitra internasionalnya untuk membentuk struktur yang menjamin “sumber pendanaan dan staf yang dapat diandalkan” untuk misi keamanan di Haiti.

Pengalihan fungsi petugas

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengalihkan pasukan keamanan multinasional yang sebagian besar didanai AS menjadi operasi penjaga perdamaian tradisional PBB.

“Operasi penjaga perdamaian formal merupakan salah satu cara yang bisa kami lakukan untuk mencapai hal tersebut, namun kami sedang mencari beberapa cara lain untuk melakukannya,” kata Brian Nichols, asisten menteri luar negeri untuk urusan Belahan Bumi Barat.

Dengan sisa waktu sekitar satu bulan dalam mandat Misi Dukungan Keamanan Multinasional (MSS) yang diratifikasi oleh PBB dan dipimpin Kenya di Haiti, kemajuan misi itu masih terbatas, dan banyak janji yang masih belum terpenuhi.

“Peringatan satu tahun misi tersebut jatuh pada tanggal 2 Oktober, dan kami akan berupaya untuk memastikan bahwa misi tersebut dapat berhasil, dan memperbarui mandatnya dalam bentuk apa pun,” kata Nichols kepada VOA pada hari Rabu.

Kekerasan yang terkait dengan geng dan perdagangan narkoba telah memicu ketidakstabilan politik dan ketidakamanan di Haiti, yang menyebabkan situasi kehidupan yang buruk dan tidak tertahankan bagi masyarakat Haiti.

Bantuan internasional

Pada bulan Oktober 2022, Haiti meminta pengerahan pasukan internasional untuk membantu Kepolisian Nasional Haiti dalam memerangi geng-geng bersenjata dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Pada bulan Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB mengesahkan MSS.

Amerika Serikat dan Kanada adalah penyandang dana terbesar MSS di Haiti. Perkiraan biaya tahun pertama untuk misi ini adalah US$589 juta. AS telah menyediakan US$309 juta, termasuk US$200 juta untuk pangkalan misi MSS dan US$109 juta untuk dukungan keuangan.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan selama berada di Haiti, Blinken akan mengkaji kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan keamanan dan mendorong upaya untuk menunjuk dewan pemilihan sementara sehingga Haiti dapat bergerak menuju pemilu.

Blinken akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Dewan Presiden Transisi Haiti, Edgard Leblanc Fils, dan Perdana Menteri Haiti Garry Conille. Blinken juga akan bertemu dengan Kepala MSS Godfrey Otunge dan Kepala Kepolisian Nasional Haiti Normil Rameau.

Setidaknya 80% wilayah Port-au-Prince tidak lagi berada di bawah kendali pemerintah Haiti, dan kekerasan telah menyebar ke wilayah lain di negara tersebut.

Pada tahun lalu, pengungsian di Haiti meningkat tiga kali lipat seiring kekerasan geng yang melanda negara Karibia tersebut. PBB melaporkan bahwa setidaknya 578.000 orang telah mengungsi akibat kekerasan, termasuk pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan.

Situasi tersebut semakin diperburuk dengan meluasnya kelaparan, di mana hampir separuh dari 11,7 juta penduduk menghadapi kerawanan pangan akut.

Menurut laporan Congressional Analysis Carrier, geng-geng yang sebagian di antaranya bersekutu dengan elit politik, merebut kendali atas wilayah dan pasar gelap selama masa jabatan mantan Perdana Menteri Ariel Henry yang sangat tidak populer, yang menjabat setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada Juli 2021, menurut laporan Layanan Penelitian Kongres. Henry mengundurkan diri pada April 2024 setelah pembentukan Dewan Presiden Transisi. [em/lt]

Tinggalkan komentar